PT Dirgantara Indonesia (DI) adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.

PT Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan (maintenance service) untuk mesin-mesin pesawat. PT Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya.

Saat ini PT Dirgantara Indonesia sedang menjalankan Sertifikasi ISO 14001:2015, sertifikasi atau registrasi ISO 14001 adalah suatu pengakuan berbentuk sertifikat dari pihak ketiga (lembaga sertifikasi) atas kesesuaian penerapan sistem manajemen lingkungan organisasi (perusahaan) terhadap standar ISO-14001.

Organisasi (perusahaan) yang telah memiliki dan menerapkan seluruh persyaratan standar ISO 14001 dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Proses sertifikasi mensyaratkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) organisasi telah memenuhi ketentuan berikut ini:

• Tersedia seluruh dokumentasi SML sesuai persyaratan ISO 14001;
• SML telah diimplementasikan (minimum 3 bulan), yang nantinya dibuktikan oleh tersedianya rekaman-rekaman penerapan SML;
• Telah dilaksanakan audit internal ISO 14001;
• Telah dilaksanakan kaji ulang manajemen.

Indonesia Environment & Energy Center (IEC), member of Proxsis sedang membantu PT Dirgantara Indonesia dalam proses persiapan sertifikasi sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001: 2015. Pekerjaan implementasi ISO 14001: 2015 ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap Pertama adalah tahap Current system appraisal. Dalam tahap ini dilakukan tinjauan sistem yang ada dan yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia untuk dibandingkan dengan persyaratan standar ISO 14001, serta untuk melihat kelemahan – kelemahan sistem yang ada jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi akan peningkatan kinerja lingkungan
2. Tahap Kedua adalah tahap Design and development. Tahap ini merupakan pengembangan dari temuan kegiatan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, yang dijabarkan kedalam sistem dan prosedur yang praktis. Pada tahap ini dilakukan juga training awareness ISO 14001: 2015 kepada top management dan pihak – pihak yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan ini, agar seluruh pihak yang terlibat memahami dengan baik apa itu sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001: 2015.
3. Tahap Ketiga adalah system implementation. Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian dari hal-hal yang telah dibuat dan ditetapkan pada fase kedua. Tim Konsultan akan memberikan arahan tentang sistem implementasi, berpartisipasi dalam rapat-rapat yang membahas perkembangan serta memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan prioritas dan perkembangan yang terjadi.
4. Tahap Keempat adalah Audit and review. Tahap ini terdiri dari kegiatan audit yang dilaksanakan secara independen untuk memastikan standar yang telah diimplementasikan. Pada tahap ini juga dilakukan pelatihan internal audit kepada tim PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya tim konsultan akan mendampingi PT Dirgantara Indonesia dalam menghadapi audit final (eksternal).

Saat ini proses konsultasi berada di Tahap Keempat yaitu tahap Audit and review. Pada tahap ini PT Dirgantara melakukan Workshop Identifikasi Analisis Dampak Lingkungan yang didampingi oleh Bapak Fahmi Munsah selaku Senior Consultant dan Chairman Synergy Solusi Group. Workshop Identifikasi Analisis Dampak Lingkungan atau yang biasa dikenal dengan IADL ini bertujuan agar PT Dirgantara dapat mengenali aspek atau dampak lingkungan. Hasil identifikasi aspek yang buruk menyebabkan sistem yang tidak representatif dan kemungkinan besar gagal dalam penerapannya. Identifikasi harus dilakukan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan di dalam areal perusahaan dan terkait dengan sumber limbah terbesar semata, tetapi juga menjangkau kepada aspek dari produk atau jasanya.